• +62 771 23686
  • info@ficomtv.co.id

Author Archive

BNPT Latih Pelajar Tangkal Terorisme

BNPT Latih Pelajar Tangkal Terorisme
BATAM – Ratusan Siswa-siswi di Kepri mengikuti pelatihan dan pembuatan video pendek di Aula Asrama Haji Batamcenter, Kamis (31/5). Pelatihan membuat video pendek bertema menjadi Indonesia ini digelar sebagai upaya menanamkan rasa cinta sesama sebagai salah satu upaya mencegah radikalisme sejak dini.
Pelatihan rutin yang digelar setiap tahun ini dilakukan oleh Badan Nasional Penaggulangan Teroris (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Acara yang langsung dibuka oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Marsma TNI, Dr Asep Dadang Suryadi ST, MM ini juga menghadirkan narasumber talkshow Dr Erwansyah Sjarief dosen Universitas Suryadarma dan dosen PTIK.
Menurut Asep Dadang Suryadi, pelatihan dan pencegahan teroris mesti dilakukan sejak dini. Asep Dadang Suryadi juga banyak menceritakan tentang upaya-upaya yang dilakukan BNPT dalam mencegah dan menindak pelaku teroris.
“Banyak hal yang meski diketahui oleh siswa-siswi agar tidak terjebak dalam gerakan terlarang. Pelaku teroris selama ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada juga dilakukan oleh perempuan bahkan ada juga yang dilakukan oleh anak di bawah umur,” ucapnya.
Di pembukaan acara pelatihan, tampak dihadiri juga oleh Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri Halimansyah dan undangan dari TNI dan FKPD lain.
Sementara itu Ketua FKPT Provinsi Kepri Reni Yusneli menyebutkan, pelatihan ini sslah satu tujuannya untuk memberikan gambaran
pelibatan pelajar SMA sederajat. “Tentu output yang kita harapkan salah satunya agar materi pencegahan radikalisme dan terorisme dengan talkshow di radio televisi dan karya video pendek,” kata Reni dalam pidatonya.
Pada penghujung acara, peserta mengikuti workshop yang pematerinya dari praktisi film Dyah Kusumawati dan artis Annisa Putri Ayudya yang mengarahkan dan mengajarkan peserta workshop membuat video pedek. Hasil setiap video yang dibuat secara berkelompok langsung dibahas untuk dikoreksi dan diperbaiki lalu diunggah ke instagram untuk mengikuti lomba video pendek BNPT yang total hadiahnya Rp57 juta. *

Mohammad Rakhmat

KPU Tanjungpinang : Paslon Dilarang Gunakan Rumah Ibadah Untuk Kampanye

KPU Tanjungpinang : Paslon Dilarang Gunakan Rumah Ibadah Untuk Kampanye

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Robby Patria mengingatkan pasangan calon agar tidak menggunakan rumah ibadah maupun sekolah sebagai tempat kampanye.

Aturan tentang Kampanye telah disosialisasikan, untuk itu Robby meminta agar kedua pasangan calon yang akan bertarung di Pilwako Tanjungpinang 27 Juni mendatang agar menghormati aturan dan menjaga kesucian bulan ramadhan.

“Mari kita sama-sama menjaga kesucian ramadhan dengan tidak melakukan kampanye di rumah ibadah,” ujar Robby, Sabtu (19/5/2018).

Menurutnya, pasangan calon boleh saja melakukan kegiatan keagamaan di masjid atau di surau selama masa ramadhan, misalnya dengan memberikan ceramah ramadhan. Namun, ceramah tersebut murni tentang agama dan kajian keislaman.

Tidak dibenarkan jika dalam ceramah, Paslon kampanye dan meminta dipilih. Apalagi secara terang-terangan membagikan barang yang dilengkapi dengan stiker ataupun kartu nama Paslon.

“Kalau mau ceramah ramadhan itu baik karena bisa mencerahkan masyarakat. Yang tidak baik, ceramah mengajak memilih di dalam masjid,” kata Robby.

Sejauh ini, Robby mengatakan, proses kampanye di Tanjungpinang masih berjalan dengan baik. Belum ada yang menjurus dilaporkan menggunakan money politics atau pembagian barang lainnya yang melebihi ketentuan yang dilarang.

“Karena barang yang diberikan kepada warga tidak boleh lebih nilainya Rp25.000 per item. Misalnya payung atau gelas harganya per unit hanya Rp25.000 saja,” katanya.

Karena seluruh pengeluaran calon, lanjutnya, akan dilakukan audit menyeluruh oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU Tanjungpinang. Apakah benar pengeluaran untuk alat alat tersebut melebihi seluruh dana kampanye yang ditetapkan KPU bersama Paslon sejumlah Rp6,16 miliar.

Kalau dilihat laporan penerimaan dana kampanye sampai 20 April 2018, jelas Robby, Paslon saat ini belum mendapatkan sumbangan yang banyak.Karena dari laporan Paslon, sumbangan yang mereka terima tidak lebih dari Rp200 juta per paslon.

“Kita tidak tahu dengan dana sebanyak itu Paslon dapat melakukan kampanye dengan maksimal. Karena mereka mematok dana kampanye mereka selama masa kampanye dari 15 Februari hingga 23 Juni Rp6 miliar. Tapi kalau kita lihat sekarang, sumbangan penerimaan dana kampanye kedua paslon sangat kecil dari batasan maksimum,” kata mantan jurnalis tersebut.

Ditambahkan, untuk membantu Paslon melakukan sosialisasi, KPU akan memfasilitasi iklan Paslon di media cetak, elektronik,radio dan online dimulai di Juni . Iklan tersebut akan dipasang di media massa di Kepri. Untuk itu, KPU mengharapkan Paslon segera menyerahkan desain iklan tersebut ke KPU.

“Kita sebenarnya sudah mengingatkan kedua Paslon untuk menyerahkan desain iklan. Supaya pada saatnya tiba, kita tidak menunggu lagi dan langsung dipasang,” ujar Robby.

Pemasangan iklan tersebut, jelasnya, merupakan upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan membantu mengenalkan visi misi calon kepada masyarakat Tanjungpinang. (Ogen_Ficomtv.co.id)

Mohammad Rakhmat

Penetapan Cawagub Tunggal Tidak Sesuai Ketentuan UU

Penetapan  Cawagub Tunggal Oleh DPRD Kepri Tidak Sesuai Ketentuan UU

Tanjungpinang – Ketua DPD AMTI Provinsi Kepri Baharuddun Rahman menilai DPRD Kepri sebagai lembaga legislatif di daerah telah mempertontonkan sebuah drama inkonstitusi dengan menetapkan satu orang calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dianggap inkonstitusi sebab bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

 

“Pengisian jabatan Wakil Gubernur memang dilakukan melalui mekanisme penetapan dan pemilihan oleh DPRD. Namun, berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukumnya, pada pasal 176 sudah sangat jelas bahwa penetapan calon harus didasarkan pada usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung dengan jumlah calon yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang” jelas Baharuddin.

 

Keputusan DPRD Kepri menetapkan satu orang calon, lanjut Baharuddin tidak memiliki dasar hukum yang jelas bahkan bertentangan dengan ketentuan UU. DPRD sebagai lembaga legislatif harusnya tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, tidak menciptakan aturan baru yang justru bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

 

“Penetapan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh DPRD Kepri karena kita berharap kehadiran wakil gubernur nantinya adalah hasil dari sebuah proses yang benar dan legitimate” katanya.

 

Terkait rencana bahwa jika tidak ada calon lain yang dianggap memenuhi syarat, maka DPRD Kepri tetap akan melakukan proses pemilihan calon Wakil Gubernur dengan mekanisme calon tunggal yang ada akan melawan kotak kosong.

 

“Rencana ngawur itu. DPRD itu termasuk lembaga penyelenggara pemerintahan yang dalam setiap kebijakan maupun keputusannya yang berdampak pada tatanan pemerintahan ya harus punya dasar hukum yang jelas, jangan suka hati dan mana yang dianggap enak aja. Kalau mau mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, ya harus dilihat juga korelasinya,” tegasnya.

 

Kemudian di terangkan Baharuddin, Pasal 54C yang mengatur soal pasangan calon tunggal yang bisa melawan kotak kosong itu khusus Pilkada langsung yaitu pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota. “Nah, kalau dalam hal inikan hanya proses pemilihan wakil gubernur sisa masa jabatan bukan pilkada langsung. Karena memang Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih jelas terkait proses pemilihan wakil gubernur sisa masa jabatan belum ada, tapi DPRD juga tidak punya kewenangan untuk membuat aturan baru dengan menafsirkan sendiri ketentuan dalam UU tersebut”. tambah Baharuddin.

 

Baharuddin mengingatkan DPRD Kepri agar dalam hal ini tidak gegaba didalam setiap mengambil keputusan. Provinsi Kepulauan Riau memang sangat membutuhkan adanya wakil gubernur tetapi tentulah harus sesuai dengan mekanisme dan proses yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Kesalahan ini sudah terjadi dari awal, dan harusnya memang kembali ke awal lagi,” ungkap Baharuddin.

 

Jadi, lanjutnya, seharusnya kembalikan dulu permasalahan ini kepada gabungan partai pengusung bersama gubernur agar bisa menetapkan dua (2) nama secara bersama sama yang disertai dukungan dan rekomendasi dari DPP Partai masing masing. Baru diserahkan kepada DPRD. Jika kondisinya seperti saat ini, maka tetap akan sulit menemukan titik temu sebab jikapun ada calon lain belum tentu akan mengantongi rekomendasi dari DPP semua partai pengusung. Kejadian ini akan terulang ulang kembali dengan permasalahan yang juga akan sama dengan sebelumnya. Rakhmat Ficomtv.co.id

Mohammad Rakhmat

Laporkan Kekerasan Perempuan & Anak Melalui Aplikasi Cek Dare

Laporkan Kekerasan Perempuan & Anak Melalui Aplikasi Cek Dare
Tanjungpinang- Gubernur Kepri Nurdin Basirun melaunching aplikasi ‘Cek Dare Kepri’ di halaman Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Selasa (10/10/2017). Aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi pengaduan masyakarat Kepri menyangkut permasalahan perempuan dan anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov Kepri, Misni menjelaskan, aplikasi ‘Cek Dare’ merupakan salah satu cara mempermudah pelayanan pemerintah terhadap banyak kasus terkait perempuan dan anak. Pada aplikasi tersebut, tersedia layanan konsultasi serta pengaduan terkait persoalan yang dihadapi perempuan.
“Caranya pun cukup mudah. Tinggal di instal di ponsel pintar, mendaftarkan dengan identitas asli, lalu bisa digunakan,” terangnya.
Ia memapaparkan, latar belakang dibuatnya aplikasi layanan pengaduan tersebut, mengingat masyarakat Kepri saat ini sudah sangat dekat dan butuh dengan ponsel pintar. Oleh karena itu, sebagi upaya memberikan kemudahan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi perempuan dan anak, maka Pemprov Kepri meluncurkan aplikasi ‘Cek Dare’ tersebut.
Tak hanya menerima pengaduan, lanjut Misni, aplikasi tersebut juga terhubung langsung dengan operator. Jika ada permasalahan krusial yang mengharuskan mendapatkan pendampingan dan mediasi, maka pihaknya akan segera tanggap melakukan tindakan tersebut.
“Kita juga sudah mengajak pemerintah Kabupten/Kota untuk sama-sama menyukseskan aplikasi ‘Cek Dare’ ini. Dan ini juga sebagai penghubung antara kita dengan masyarakat yang ada di daerah-daerah hinterland,” katanya.
Ia berharap, dengana diluncurkan aplikasi ‘Cek Dare’ ini dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kepri. Kendati pun terjadi, maka dapat memudahkan si korban untuk mengadukan ke pihak berwenang agar segera mendapatkan penanganan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data perkembangan dari tahun ke tahun, angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di wilayah Kepri terus saja terjadi peningkatan. Tahun 2017 ini saja, sudah terdata sekitar 269 korban. Selama ini tercatat dari tahun ke tahun perkembangan kasus sudah mencapai 746 kasus. Ogen Ficomtv.co.id
Mohammad Rakhmat

Polres Tanjungpinang Jamin Pelayanan SIM Bebas Pungli

Polres Tanjungpinang Jamin Pelayanan SIM Bebas Pungli

Tanjungpinang- Polres Kota Tanjunpinang, memastikan pengurusan pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayahnya bebas pungutan liar (pungli).

Hal tersebut sesuai instruksi Presiden Republik indonesia Jokowidodo, yang dalam hal ini menginginkan seluruh pelayanan publik terhindar dan bebas praktik pungli.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardyantotedjo Baskoro melalui Kasat Lantas, AKP Krisna Ramdhani Yowa mengatakan, sejauh ini, dalam pelayanan kepada masyarakat, Satlantas Polres Tanjungpinang bebas pungli. Utamanya pengurusan pembuatan dan perpanjangan SIM.

“Kami terus mewanti-wanti jajaran agar tidak bermain-main dalam hal ini. Jangan sampai terlibat dalam aktifitas pungli. Kami akan menindak tegas setiap anggota yang diketahui melakukan pungli,” AKP Krisna Ramdhani Yowa, Rabu (1/11).

Untuk mencegah, menghindari terjadinya praktek pungli di jajaran kepolisian setempat, selain memperkuat personil anti pungli, masyarakat juga diimbau ikut mendukung, dengan tidak melakukan upaya yang mengarah kepada hal tersebut.

“Kami juga meminta warga pro aktif melaporkan, jika mengetahui ada petugas “nakal”. Saya sering memantau langsung. Melihat kinerja anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. Ogen ficomtv.co.id

Mohammad Rakhmat

Imigrasi Tanjungpinang : Hindari Jasa Calo Pembuatan Pasor

Imigrasi Tanjungpinang : Hindari Jasa Calo Pembuatan Pasor

Tanjungpinang- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tanjungpinang Indra Kusuma meminta masyarakat yang mengurus pembuatan paspor tidak menggunakan jasa calo.

“Kami berupaya menjadikan kantor Imigrasi Tanjungpinang sebagai kawasan bebas korupsi. Karena itu, masyarakat yang ingin mengurus paspor, jangan menggunakan jasa calo karena akan dikenakan biaya tinggi,” katanya Selasa (21/11).

“Kalau yang bersangkutan datang mengurus paspor sendiri di Kantor Imigrasi, biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari Rp 355 ribu, 3 hari langsung siap. Hal ini berlaku di seluruh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.
lebih lanjut dirinya mengatakan. Data Permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, pihaknya melayani pembuatan paspor rata-rata 50 per-hari. Ogen Ficomtv.co.id

Mohammad Rakhmat

DPMD Dukcapil Kepri Serius Memajukan TTG Guna Merangsang Kreativitas Masyarakat Dan Perekonomian Di Kepri

DPMD   Dukcapil   Kepri   Serius   Memajukan   TTG   Guna Merangsang Kreativitas Masyarakat Dan Perekonomian Di Kepri

TANJUNGPINANG,- Untuk memajukan suatu daerah, peran utama adalah kerjasama yang baikantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat,salah satu penunjangannya adalah kemajuan Teknologi, bisa itu teknologi canggih atau   teknologi   sederhana.   Pemerintah   Provinsi   Kepulauan   Riau melalui   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa,   Kependudukan   dan Pencatatan   Sipil   Provinsi   Kepulauan   Riau,   sejak   beberapa   tahun kebelakangan ini sangat berkonsentrasi memajukan Teknologi Daerah yang bermuatan   lokal   dan   ditemukan   oleh   masyarakat   lokal   dengan   tujuan mampu   menjawab   permasalahan   ditengah-tengah   masyarakat   agar meningkatkan perekonomian masyarakat, Teknologi Sederhana ini yang biasanya disebut dengan Teknologi Tepat Guna (TTG). Senin  Pagi,   (17/07/17)  DPMD DUKCAPIL  Kepri   mengadakan  Silaturahimdan Temu Inovator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berdomisili di Pulau Bintan   yaitu   Kota   Tanjungpinang   dan   Kab.   Bintan,   pada   Silaturahim   ini diadakan di Ruang Rapat Dinas PMD DUKCAPIL, Dompak, Tanjungpinang, yang dihadiri oleh beberapa Inventor, Pengurus Posyantek dan Pembina dari Kabupaten/Kota.   Sardison   selaku   Kepala   Dinas   PMD   DUKCAPIL   Kepri mengatakan, kenapa hanya Inventor se-pulau Bintan sebab ada beberapa keterbatasan  maka  hanya  dihadiri  oleh  para Inventor yang  berdomisili  di Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan),  namun ia berencana  dalam  waktu dekat   akan   mengadakan   kegiatan   yang   sama,   untuk   Silaturahim   para Inovator se Kepulauan Riau. Mantan   Kepala   Biro   Pembangunan   Kepri   juga   menyampaikan,   tujuan diadakan   silaturahim   ini   melainkan   untuk   pengenalan   sesama   inventor serta memiliki tujuan utama yaitu pembentukan Forum Inventor dan Pos Pelayanan   Teknologi   (   Posyantek)   Se   Provinsi   Kepulauan   Riau   dengan maksud agar sesama Inventor terjalin komunikasi yang tak putus dan tetap berinovasi   serta   saling   mendukung   satu   sama   lain   agar   inovasi-inovasi Masyarakat Kepri  mampu  masuk ke  pasar usaha  ditingkat Lokal  bahkan Tingkat Nasional serta dilirik oleh pelaku Pengusaha. Pada   kesempatan   ini   ia   juga   mengatakan   dan   meminta   dukungannya kepada Inventor dan DPMD KabupatenKota, kedepannya DPMD DUKCAPIL Kepri juga akan membikin suatu Informasi atau Buku yang berisikan Produk TTG   yang   telah   diinovasi   oleh   masyarakat   Kepri   yang   nantinya   akan diberikan   ke   Sekolah-Sekolah   dan   Masyarakat   luas,   dengan   tujuan merangsang masyarakat untuk lebih   berinovasi,  ia berencana   juga akan berkoordinasi   dan   mengajak  Organisasi   Perangkat   Daerah (OPD)   terkait untuk menjembatani dan mempresentasikan ke Investor – Invenstor, Semoga ada   Investor   yang   tertarik   untuk   meninvestasikan   dan mengembangkan temuan   masyarakat   Kepri   ini   menjadi   Produksi   Masal   hingga   ke   Pasar Nasional,     Keoptimisan   ini   didasari   oleh,   Masyarakat   Kepri   melalui Pemerintah Daerah sejak tahun 2011 hingga 2016 selalu mendapat Prestasi ditingkat   Nasional,   bahkan   pada   tahun   2015   Kepulauan   Riau   mampu mengharumkan   Nama   Indonesia   di   ajang   Internasional   yaitu   IEYI (International Exhebition Young Inventor) di Taiwan. Selain   itu,   salahsatu   bentuk   keseriusan   dan   pembinaan,   ia   mengatakan DPMD DUKCAPIL Kepri pada tahun 2017 akan menseleksi TTG yang sudah ada   dan   hanya   1   (satu)   TTG   terlebih   dahulu   yang   nantinya   akan ditindaklanjuti ke Kementerian Hukum dan HAM dalam pengurusan HAKI (Hak   Akan   Kekayaan   Intelektual)   yang   tujuannya   adalah   menjadikan produk Kepri ini, menjadi legal dimata hukum dan tidak bisa ditiru atau diperbanyak tanpa izin dari penemunya.  Ade Riva Ficomtv.co.id

Mohammad Rakhmat

Masyarakat Miskin Dapat Bantuan Hukum

Masyarakat Miskin Dapat Bantuan Hukum

TANJUNGPINANG,- Masyarakat miskin Kepri yang sedang berperkara kini tidak perlu khawatir lagi. DPRD Kepri saat ini hampir merampungkan peraturan daerah (Perda) Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. Dengan hadirnya perda ini, maka pemerintah menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses pendampingan di persidangan.

Ketua Pansus Bantuan Hukum, Taba Iskandar mengatakan bahwa saat ini, masih banyak ditemukan rakyat miskin yang tak mendapat bantuan hukum saat berperkara. Beragam alasan mencuat termasuk minimnya pemahaman dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

“Masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat bantuan hukum saat menjalani penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan. Aparat penegak hukum juga banyak yang tidak tahu UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kebanyakan masih mengacu ke KUHAP,” kata Taba di Graha Kepri.

Menurutnya, dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Adapun bantuan hukum tersebut berupa jasa hukum secara cuma-cuma. Artinya, di setiap perkara yang dihadapi orang rakyat miskin dapat menikmati fasilitas bantuan hukum yang diakomodasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri.

“Penerima bantuan hukum adalah orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan,” kata Taba.

Seluruh fraksi-fraksi di DPRD juga memberikan tanggapan yang sama. Khusus untuk lembaga pemberi bantuan, Fraksi PDIP meminta agar perda ini memasukkan UU 18 tahun 2003 tentang advokat.”Kami meminta agar dalam konsiderannya dimasukkan UU 18 tahun 2003, agar Perda ini semakin kuat,” kata Ery Suwandi menyampaikan pendapat fraksinya.

Begitu juga dengan Golkar. Fraksi Beringin meminta agar Perda ini diperkuat dengan peraturan Gubernur. “Kami meminta agar Gubernur mengeluarkan Pergub sebagai pelaksana teknisnya,” kata Raja Astagena dari fraksi Golkar.

Adapun fraksi PKS melalui juru bicaranya Abdulrahman mengharapkan agar nantinya porsi terbesar diberikan kepada non litigasi. Sedangkan fraksi Demokrat menyoroti tentang akreditasi dan verifikasi kepada organisasi bantuan hukum. “Kami berharap agar akreditasi dan verifikasi, tidak menghalangi dan membatasi lembaga memberikan bantuan hukum,” kata Joko Nugroho dari fraksi Demokrat. Sejak lahirnya UU Bantuan hukum, Pemerintah diwajibkan memberikan bantuan hukum. Humas/Ogen Ficomtv.co.id

Mohammad Rakhmat

Kini, Daftar JKN-KIS Bisa Kapan dan Di Mana Saja

Kini, Daftar JKN-KIS Bisa Kapan dan Di Mana Saja

TANJUNGPINANG,- Sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Negara-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan, red), semakin hari terus berbenah dengan melakukan berbagai inovasi, terlebih dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang Leny Merlina di sela-sela menggelar temu media bersama wartawan se-Tanjungpinang belum lama ini menjelaskan. Guna, memperluas kanal pendaftaran peserta BPJS Kesehatan yang telah ada, baru-baru ini disebutnya. Pihaknya telah meluncurkan beberapa produk andalan, seperti kemudahan layanan pendaftaran anggota BPJS Kesehatan khusus Pekerja Bukan Penerima Upah (Peserta Mandiri), melalui Care Center 1500400.

“Sekarang kalau mau mendaftar JKN-KIS tak perlu lagi repot-repot datang ke kantor, cukup telefon ke nomor talian tersebut dan petugas kita siap melayani 1×24 jam, kapan bahkan di mana saja,” kata Leny Marlina.

Dirinya kembali menegaskan, persyaratan untuk menjadi anggota BPJS Kesehatanpun dalam hal ini sangat mudah. Calon peserta tinggal mencantumkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) berikut buku tabungan (BNI, BRI, BTN & Mandiri) beserta alamat tempat tinggal, yang kemudian dikirimkan ke email tujuan BPJS kesehatan.

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Lebih lanjut ia menuturkan, mereka akan mendapatkan nomor Virtual Acount (VA) melalui sms atau email, kemudian kepadanya diwajibkan membayar iuran pertama melalui kanal BPJS Kesehatan terdekat maupun agen Payment Point Online Bank (PPOB) resmi, paling cepat 14 hari dan paling lama 30 hari pasca menerima nomor VA tadi.

“Untuk besaran premi yang harus dibayar per orang, kelas 1 Rp 80.000, kelas 2 Rp 51.000, dan kelas 3 Rp 25.500 per bulan,” jelasnya.

Sesudah pembayaran dilakukan, kartu kepesertaan JKN-KIS akan segera dikirimkan ke alamat si peserta, tanpa dibebankan biaya sepeserpun.

Selain peruntukan pendaftaran kepesertaan, Care Center 1500400 juga berfungsi dalam hal menyampaikan pengaduan, keluhan menyangkut kesehatan, termasuk keinginan merubah fasilitas layanan kesehatan sesuai lokasi tempat tinggal.

Saat ini Care Center 1500400 merupakan pilot project di 25 kantor cabang se-Indonesia, termasuk di BPJS Kesehatan Cabang Kota Tanjungpinang.

“Fokus utama kami (BPJS kesehatan, red) adalah melayani masyarakat dengan Mudah, Murah dan Cepat,” sambung Leny marlina.

BPJS Kesehatan Goes To Mall

Di samping itu, layanan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang telah hadir pula di pusat perbelanjaan Tanjungpinang City Center (TCC, red), Jalan Raja Haji Fisabilillah di km 8 atau yang bernama “BPJS Kesehatan Goes To Mall” .

Sekarang sembari berbelanja, pengunjungpun boleh sambil-sambilan bertanya seputar layanan, alur pelayanan serta manfaat JKN-KIS bagi masyarakat, melalui outlet dan petugas yang memang sudah ditempatkan di sana.

Warga juga bisa langsung melakukan registrasi peserta BPJS Kesehatan di tempat, baik Pekerja Bukan Penerima Upah (Peserta Mandiri) maupun Pekerja Penerima Upah (PPU), asal membawa persyaratan yang lengkap.

Melihat hal ini, Camat Kecamatan Bukit Bestari Faisal Fahlevi amat menyambut baik dengan upaya tersebut. Terlebih dalam mempermudah akses warga terhadap layanan BPJS Kesehatan, tanpa harus berbondong-bondong mengantri di kantor setiap kali berurusan.

“Semua sudah dipermudah, jadi stigma masyarakat yang selama ini menganggap pelayanan di kantor BPJS Kesehatan rumit dan memakan waktu yang lama, baiknya ditinjau kembali” bebernya.

Pernyataan serupa turut disampaikan Iskantasya Prachika (24). Salah seorang warga yang tinggal di seputaran kawasan mall TCC ini mengaku. Melalui program tersebut, BPJS Kesehatan telah menunjukan betapa gigihnya usaha mereka dalam menjamin sekaligus melindungi kesehatan penduduk di Kota Tanjungpinang.

“Dengan adanya layanan ini tentu masyarakat menjadi lebih terbantu, yang awalnya tidak sempat mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan, kini tinggal main-main ke Mall TCC saja,” cetus wanita berkacamata ini.

Menyediakan Dropbox di Tingkat Keluarahan & Kecamatan

Perluasan kanal layanan pendaftaran di BPJS Kesehatan tidak hanya berpusat di area perkotaan, melainkan merambah ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kabid Humas BPJS Kesehatan Gunardi Chandra menjelaskan, terhitung tanggal 9 Mei 2017 kemarin, BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang telah menyebarkan Dropbox di sejumlah Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang berada di Tanjungpinang.

“Jika ingin mendaftar, warga hanya perlu mengisi formulir yang sudah disediakan, membawa persyaratan berikut memasukannya ke dalam Dropbox tersebut. Selanjutnya dalam kurun waktu satu minggu sekali, petugas kami akan mengecek langsung ke kantor yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.

Hanya saja, ditemui baru-baru ini Kepala Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kantor Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Andi Suryadi mengaku meski sudah disediakan Dropbox di kantor mereka, sampai saat ini belum ada satupun warga setempat yang berminat melaporkan diri untuk mendaftar di BPJS Kesehatan.

“Saran saya BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang dapat lebih gencar lagi mensosialisasikan ini terhadap warga setempat, mengingat keseharian masyarakat di sini bisa dibilang amat jarang berurusan ke kantor kami,” pungkas Andi.

Lain halnya dengan Asmira (28). Wanita yang tinggal di senggarang besar ini mengakui, belum mengetahui secara rinci soal keberadaan Dropbox BPJS Kesehatan di kelurahannya.

“Kemarin sempat baca di koran perihal Dropbox BPJS Kesehatan itu, cuma belum sempat bertanya langsung ke pihak kelurahan,” tukas perempuan yang mengaku belum memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cabang Kota Tanjungpinang per April tahun 2017, jumlah warga yang sudah mendaftar keanggotaan BPJS Kesehatan sebanyak 173.325 orang atau 68%. Sementara angka total penduduk tanjungpinang berjumlah 254.701 jiwa, artinya masih ada sekitar 81.376 atau 22% lagi yang belum terdaftar.

Sedangkan secara nasional, hingga 5 Mei 2017 ini, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat telah mengcover hampir 70 persen total penduduk Indonesia atau 176 juta jiwa. Pada 2019 mendatang, BPJS Kesehatan menargetkan mampu mencoverage 275,5 juta kesehatan seluruh penduduk di Indonesia (Universal Health Coverage tahun 2019). Ogen Ficomtv.co.id

 

Mohammad Rakhmat

Pansus Wagub Rancang Rumuskan Tatib

Pansus Wagub Rancang Rumuskan Tatib

TANJUNGPINANG,- Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur (Pansus Wagub) terus bekerja merumuskan tata cara pemilihan. Dalam rapat terakhir, pansus masih merancang tahapan mulai dari pengusulan hingga pemilihan.

“Kita ingin semua anggota dewan dapat mengetahui dan memahami tahapan-tahapan dan alur pemilihannya. Sehingga proses pemilihan ini dapat berjalan dengan mulus nanti,” kata Wakil Ketua Pansus Sirajudin Nur memimpin rapat pansus di Graha Kepri, Jumat (2/6).

Untuk tahap pertama, pansus rencananya akan menetapkan tata tertib (tatib) yang sedang dibahas ini di sidang paripurna. Selanjutnya, secara simultan pansus akan membentuk panitia pemilihan (Panlih).

Panlih ini, sambungnya, memiliki peran yang cukup krusial dalam proses pemilihan tersebut. Sebab, panlih ini nantinya akan melakukan verifikasi berkas, sekaligus melakukan uji publik. “Kita ingin figur yang terpilih adalah yang terbaik,” kata Sirajudin.

Calon yang lolos verfikasi, akan ditetapkan panlih dan disampaikan dihadapan sidang paripurna. Panlih juga akan memberikan nomor urut kepada calon tetap. Calon yang sudah ditetapkan, akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dihadapan para anggota dewan.

Selanjutnya DPRD akan memilih dua calon tersebut. “Hasil pemilihan, akan dibawa ke pusat melalui Gubernur,” kata pria yang akrab disapa Sira. Rapat yang dihadiri pimpinan DPRD Rizki Faisal ini juga dihadiri anggota pansus antara lain, dr.Yusrizal, Hanafi Ekra, Widiastadi Nugraha dan Abdulrahman.

Untuk mencari masukan dan tata cara pemilihan, Pansus rencananya akan ke Provinsi Sumatera Utara. Sumut sendiri, baru saja melaksanakan pemilihan Wagub beberapa waktu lalu. (Humas/Rakhmat ficomtv.co.id)

Mohammad Rakhmat