• +62 771 23686
  • info@ficomtv.co.id

Category ArchiveBerita Politik

Surat Suara Pilwako Tanjungpinang disortir 27 Petugas

Surat Suara Pilwako Tanjungpinang disortir 27 Petugas
Tanjungpinang – Sebanyak 147.471 surat suara akan di sortir selama tiga hari. Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 141.777 ditambah 2 persen per masing-masing TPS, maka jumlah surat suara di Pilkada Tanjungpinang 147.471 surat suara.
Menurut Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, belum tahu berapa surat suara yang rusak ditemukan saat disortir. Namun, ia memprediksikan surat suara yang rusak parah sangat minim. ”Surat suara yang rusak, kita kumpulkan dan kita musnahkan,” kata Robby Patria, kemarin.

Penyortiran surat suara, sambung Robby melibatkan 27 petugas dari masyarakat yang sudah diberikan bimbingan. Surat suara yang disortir akan dijaga ketat oleh pihak kepolisian, Panwaslu dan internal KPU sendiri. Setelah di sortir akan disimpang digudang KPU Tanjungpinang lagi. Sedangkan distribusi surat suara ke TPS baru digelar H-1 pelaksanaan pencoblosan. Pencoblosan calon Wali Kota dan Wali Kota akan digelar Rabu (27/6) mendatang.

”Kita harapkan masyarakat yang mudik jangan lama-lama di kampung. Saya saja tidak balik kampung demi pelaksanaan pilkada dengan baik,” kata Robby.
Robby juga minta kepada para mubaliq atau ustaz saat menyampaikan tausiah Ramadan di masjad, musala dan surau atau tempat lainnya, agar menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat jangan lupa berbondong-bondong datang ke TPS tanggal 27 Juni mendatang untuk memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang. (Ogen_Ficomtv.co.id)

KPU Tanjungpinang : Paslon Dilarang Gunakan Rumah Ibadah Untuk Kampanye

KPU Tanjungpinang : Paslon Dilarang Gunakan Rumah Ibadah Untuk Kampanye

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Robby Patria mengingatkan pasangan calon agar tidak menggunakan rumah ibadah maupun sekolah sebagai tempat kampanye.

Aturan tentang Kampanye telah disosialisasikan, untuk itu Robby meminta agar kedua pasangan calon yang akan bertarung di Pilwako Tanjungpinang 27 Juni mendatang agar menghormati aturan dan menjaga kesucian bulan ramadhan.

“Mari kita sama-sama menjaga kesucian ramadhan dengan tidak melakukan kampanye di rumah ibadah,” ujar Robby, Sabtu (19/5/2018).

Menurutnya, pasangan calon boleh saja melakukan kegiatan keagamaan di masjid atau di surau selama masa ramadhan, misalnya dengan memberikan ceramah ramadhan. Namun, ceramah tersebut murni tentang agama dan kajian keislaman.

Tidak dibenarkan jika dalam ceramah, Paslon kampanye dan meminta dipilih. Apalagi secara terang-terangan membagikan barang yang dilengkapi dengan stiker ataupun kartu nama Paslon.

“Kalau mau ceramah ramadhan itu baik karena bisa mencerahkan masyarakat. Yang tidak baik, ceramah mengajak memilih di dalam masjid,” kata Robby.

Sejauh ini, Robby mengatakan, proses kampanye di Tanjungpinang masih berjalan dengan baik. Belum ada yang menjurus dilaporkan menggunakan money politics atau pembagian barang lainnya yang melebihi ketentuan yang dilarang.

“Karena barang yang diberikan kepada warga tidak boleh lebih nilainya Rp25.000 per item. Misalnya payung atau gelas harganya per unit hanya Rp25.000 saja,” katanya.

Karena seluruh pengeluaran calon, lanjutnya, akan dilakukan audit menyeluruh oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU Tanjungpinang. Apakah benar pengeluaran untuk alat alat tersebut melebihi seluruh dana kampanye yang ditetapkan KPU bersama Paslon sejumlah Rp6,16 miliar.

Kalau dilihat laporan penerimaan dana kampanye sampai 20 April 2018, jelas Robby, Paslon saat ini belum mendapatkan sumbangan yang banyak.Karena dari laporan Paslon, sumbangan yang mereka terima tidak lebih dari Rp200 juta per paslon.

“Kita tidak tahu dengan dana sebanyak itu Paslon dapat melakukan kampanye dengan maksimal. Karena mereka mematok dana kampanye mereka selama masa kampanye dari 15 Februari hingga 23 Juni Rp6 miliar. Tapi kalau kita lihat sekarang, sumbangan penerimaan dana kampanye kedua paslon sangat kecil dari batasan maksimum,” kata mantan jurnalis tersebut.

Ditambahkan, untuk membantu Paslon melakukan sosialisasi, KPU akan memfasilitasi iklan Paslon di media cetak, elektronik,radio dan online dimulai di Juni . Iklan tersebut akan dipasang di media massa di Kepri. Untuk itu, KPU mengharapkan Paslon segera menyerahkan desain iklan tersebut ke KPU.

“Kita sebenarnya sudah mengingatkan kedua Paslon untuk menyerahkan desain iklan. Supaya pada saatnya tiba, kita tidak menunggu lagi dan langsung dipasang,” ujar Robby.

Pemasangan iklan tersebut, jelasnya, merupakan upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan membantu mengenalkan visi misi calon kepada masyarakat Tanjungpinang. (Ogen_Ficomtv.co.id)

Penetapan Cawagub Tunggal Tidak Sesuai Ketentuan UU

Penetapan  Cawagub Tunggal Oleh DPRD Kepri Tidak Sesuai Ketentuan UU

Tanjungpinang – Ketua DPD AMTI Provinsi Kepri Baharuddun Rahman menilai DPRD Kepri sebagai lembaga legislatif di daerah telah mempertontonkan sebuah drama inkonstitusi dengan menetapkan satu orang calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dianggap inkonstitusi sebab bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

 

“Pengisian jabatan Wakil Gubernur memang dilakukan melalui mekanisme penetapan dan pemilihan oleh DPRD. Namun, berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukumnya, pada pasal 176 sudah sangat jelas bahwa penetapan calon harus didasarkan pada usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung dengan jumlah calon yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang” jelas Baharuddin.

 

Keputusan DPRD Kepri menetapkan satu orang calon, lanjut Baharuddin tidak memiliki dasar hukum yang jelas bahkan bertentangan dengan ketentuan UU. DPRD sebagai lembaga legislatif harusnya tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, tidak menciptakan aturan baru yang justru bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

 

“Penetapan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh DPRD Kepri karena kita berharap kehadiran wakil gubernur nantinya adalah hasil dari sebuah proses yang benar dan legitimate” katanya.

 

Terkait rencana bahwa jika tidak ada calon lain yang dianggap memenuhi syarat, maka DPRD Kepri tetap akan melakukan proses pemilihan calon Wakil Gubernur dengan mekanisme calon tunggal yang ada akan melawan kotak kosong.

 

“Rencana ngawur itu. DPRD itu termasuk lembaga penyelenggara pemerintahan yang dalam setiap kebijakan maupun keputusannya yang berdampak pada tatanan pemerintahan ya harus punya dasar hukum yang jelas, jangan suka hati dan mana yang dianggap enak aja. Kalau mau mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, ya harus dilihat juga korelasinya,” tegasnya.

 

Kemudian di terangkan Baharuddin, Pasal 54C yang mengatur soal pasangan calon tunggal yang bisa melawan kotak kosong itu khusus Pilkada langsung yaitu pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota. “Nah, kalau dalam hal inikan hanya proses pemilihan wakil gubernur sisa masa jabatan bukan pilkada langsung. Karena memang Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih jelas terkait proses pemilihan wakil gubernur sisa masa jabatan belum ada, tapi DPRD juga tidak punya kewenangan untuk membuat aturan baru dengan menafsirkan sendiri ketentuan dalam UU tersebut”. tambah Baharuddin.

 

Baharuddin mengingatkan DPRD Kepri agar dalam hal ini tidak gegaba didalam setiap mengambil keputusan. Provinsi Kepulauan Riau memang sangat membutuhkan adanya wakil gubernur tetapi tentulah harus sesuai dengan mekanisme dan proses yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Kesalahan ini sudah terjadi dari awal, dan harusnya memang kembali ke awal lagi,” ungkap Baharuddin.

 

Jadi, lanjutnya, seharusnya kembalikan dulu permasalahan ini kepada gabungan partai pengusung bersama gubernur agar bisa menetapkan dua (2) nama secara bersama sama yang disertai dukungan dan rekomendasi dari DPP Partai masing masing. Baru diserahkan kepada DPRD. Jika kondisinya seperti saat ini, maka tetap akan sulit menemukan titik temu sebab jikapun ada calon lain belum tentu akan mengantongi rekomendasi dari DPP semua partai pengusung. Kejadian ini akan terulang ulang kembali dengan permasalahan yang juga akan sama dengan sebelumnya. Rakhmat Ficomtv.co.id

Pansus Wagub Rancang Rumuskan Tatib

Pansus Wagub Rancang Rumuskan Tatib

TANJUNGPINANG,- Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur (Pansus Wagub) terus bekerja merumuskan tata cara pemilihan. Dalam rapat terakhir, pansus masih merancang tahapan mulai dari pengusulan hingga pemilihan.

“Kita ingin semua anggota dewan dapat mengetahui dan memahami tahapan-tahapan dan alur pemilihannya. Sehingga proses pemilihan ini dapat berjalan dengan mulus nanti,” kata Wakil Ketua Pansus Sirajudin Nur memimpin rapat pansus di Graha Kepri, Jumat (2/6).

Untuk tahap pertama, pansus rencananya akan menetapkan tata tertib (tatib) yang sedang dibahas ini di sidang paripurna. Selanjutnya, secara simultan pansus akan membentuk panitia pemilihan (Panlih).

Panlih ini, sambungnya, memiliki peran yang cukup krusial dalam proses pemilihan tersebut. Sebab, panlih ini nantinya akan melakukan verifikasi berkas, sekaligus melakukan uji publik. “Kita ingin figur yang terpilih adalah yang terbaik,” kata Sirajudin.

Calon yang lolos verfikasi, akan ditetapkan panlih dan disampaikan dihadapan sidang paripurna. Panlih juga akan memberikan nomor urut kepada calon tetap. Calon yang sudah ditetapkan, akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dihadapan para anggota dewan.

Selanjutnya DPRD akan memilih dua calon tersebut. “Hasil pemilihan, akan dibawa ke pusat melalui Gubernur,” kata pria yang akrab disapa Sira. Rapat yang dihadiri pimpinan DPRD Rizki Faisal ini juga dihadiri anggota pansus antara lain, dr.Yusrizal, Hanafi Ekra, Widiastadi Nugraha dan Abdulrahman.

Untuk mencari masukan dan tata cara pemilihan, Pansus rencananya akan ke Provinsi Sumatera Utara. Sumut sendiri, baru saja melaksanakan pemilihan Wagub beberapa waktu lalu. (Humas/Rakhmat ficomtv.co.id)

Nurdin Lapor ke Jokowi Kondisi “Kritis” Kepri

Nurdin Lapor ke Jokowi Kondisi “Kritis” Kepri

Tanjungpinang,- Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah-langkah cepat terkait masalah Kepri. Akan ada keputusan cepat sehingga daerah ini semakin menarik minat investasi.

“Saya sudah lapor Pak Presiden, tentang kelesuan ekonomi Kepri. Akan ada langkah segera untuk memulihkannya,” kata Nurdin usai sholat Jumat berjamaah bersama Jokowi dan ribuan prajurit TNI yang terlibat Latihan PPRC di Tanjungdatuk Natuna, Jumat (19/5).

Usai sholat Jumat, Nurdin memang tampak berbincang dengan Jokowi. Kata Nurdin, di situ dirinya melaporkan banyak hal dan melakukan permintaan untuk mempercepat kembalinya ghairah ekonomi Kepri.

Untuk Batam, Rempang, Galang, Nurdin minta agar dipercepat diputuskan memjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK juga diminta agar segera diberlakukan di Bintan dan Karimun. Demikian juga dengan Natuna dan Anambas, dipercepat menjadi KEK Pariwisata.

“Jika sudah KEK, ekonomi Kepri akan tumbuh lebih cepat,” kata Nurdin.

Soal pertumbuhan Kepri yang hanya dua persen pada triwulan pertama, juga dilaporkan Nurdin. Termasuk beberapa perusahaan yang mulai “angkat kaki” dari Batam. Seperti disampaikan Jokowi, kata Gubernur, mereka buka tidak jadi berinvestasi, melainkan memindahkan investasinya ke lokasi yang lebih nyaman.

Pada kesempatan itu, Nurdin menyampaikan dia sangat setuju dengan konsep kecepatan yang disampaikan Presiden di depan ribuan prajurit. Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan, ke depan, secara detil bukan lagi yang banyak mengalahkan yang sedikit, yang kuat mengalahkan yang lemah. Tetapi, yang cepat mengalahkan yang lambat.

“Negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” kata Presiden. Konsep cepat ini kata Nurdin juga harus diterapkan oleh ASN di Kepri. Termasuk dalam melayani investasi. Juga melakukan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus cepat dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan suka menunda-nunda,” kata Nurdin.

Terhadap masalah Kepri yang dilaporkan ke Jokowi, Nurdin yakin Presiden akan mengambil langkah cepat seperti yang dijanjikannya. Karena, makin lama keputusan diambil, akan berakibat pada pelambatan ekonomi di Kepri. Nurdin berharap dalam pekan depan, ada keputusan cepat untuk Kepri.

“Kita tahu yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Kita tak boleh berlambat-lambat menyelesaikan masalah Kepri ini,” kata Nurdin.

Sebelum menyampaikan hal itu pada sholat Jumat, saat menjemput di Bandara Raden Sadjat Nurdin juga menyampaikan beberapa hal untuk pengembangan Natuna. Apalagi ini adalah kunjungan kali ketiga Jokowi ke Natuna.

“Kita yakin Presiden akan memberikan fokus pengembangan pembangunan ke Natuna. Makanya kita minta KEK Pariwisata,” kata Nurdin. Ogen Ficomtv.co.id

Partai NasDem Bentuk Tim Survei Balon Walikota Tanjungpinang

Partai NasDem Bentuk Tim Survei Balon Walikota Tanjungpinang

Tanjungpinang,- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun akan segera membentuk tim survei bakal calon Walikota pada Pilwako Tanjungpinang tahun 2018 mendatang.

“Kita akan bentuk tim survei untuk menjaring bakal calon Walikota Tanjungpinang,” ujar Nurdin.

Dalam pembentukan tim survei ini, Nurdin tidak akan menggunakan lembaga survei nasional. Dirinya mengaku, cukup dari internal partai saja yang akan melakukan survei. “Yang terpenting adalah, calon yang diusung harus siap kerja ikhlas, kerja keras, siap mengorbankan waktu, pikiran untuk kepentingan rakyak,” tegasnya.

Sejauh ini, menurut Nurdin,  belom ada satu pun calon yang akan maju sebagai Walikota atau pun calon Wakil Walikota yang dipinang oleh Partai NasDem. Namun sudah ada yang menjalin komunikasi politik, tapi belum sampai pada tahap pengusungan.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan bicarakan dengan DPD kota Tanjungpinang, terkait persiapan Pilwako Kota Tanjungpinang 2018,” tutup Nurdin.Arpandi/Mohammad Rakhmat ficomtv.co.id

NasDem Lirik Ade Angga

NasDem Lirik Ade Angga, Menuju Tanjungpinang 1

Tanjungpinang,– Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepri seperti sudah semakin dekat dengan Ade Angga yang digadang-gadangkan akan maju pada Pilwako Tanjungpinang 2018. Aroma kedekatan itu sangat terlihat jelas pada acara pelantikan DPC dan DPRT Partai NasDem Kota Tanjungpinang, di Hotel CK Tanjungpinang, Sabtu (20/05) kemarin.

Saat itu, Ketua DPW Nasdem Kepri, Nurdin Basirun menyebut-nyebut nama Ade Angga berkali-kali. Bahkan kedekatan Nurdin dengan Ade Angga terlihat saat Nurdin bernyanyi, ia meminta Ade Angga untuk ikut berjoget bersama.

Meskipun sinyal Partai NasDem untuk mengusung Ade Angga sudah sangat terasa, namun Nurdin akan melakukan survei terlebih dahulu. “Saya akan lakukan Survei untuk calon yang akan diusung Partai NasDem pada Pilwako Tanjungpinang,” ujarnya.

Ketua DPD Partai NasDem Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto mengaku meski partainya belum memiliki kursi di DPRD Kota, namun Partai NasDem harus jadi partai pengusung yang menang di Pilwako Tanjungpinang. Apalagi, dalam mengusung calon nanti, Partai NasDem tidak akan meminta mahar sepeserpun kepada calonnya.

“Itu sudah komitmen partai. Tapi calon yang diusung harus bekerja ikhlas mengorbankan waktu pikiran untuk kepentingan rakyak,” ujar Bobby menirukan ucapan Ketua DPW NasDem Kepri, Nurdin Basirun.

Menurut Bobby, ketika ditanya tentang sosok Ade Angga, beliau adalah sosok muda yang energik. Pada dasarnya, DPD NasDem Tanjungpinang akan seirama dengan DPW tentang siapa yang akan diusung.

Sementara itu, Ade Angga mengaku dirinya memang sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai. Mulai dari NasDem, Demokrat, PKPI, PAN, dan Hanura menyusul. Sedangkan dalam waktu dekat, dirinya juga akan bersilaturahim dengan Partai PPP, PKS, dan Gerindra.

“Tanjungpinang tidak bisa dibangun satu partai saja, namun harus bersama-sama. Tanjungpinang tidak bisa dibangun oleh satu atau dua orang saja, tapi harus bersama-sama,” tegas Ade Angga.

Saat ditanya kesiapan maju pada Pilwako Tanjungpinang, Ade Angga hanya tersenyum. Dirinya belum mau menyebutkan siap atau tidak. “Sekarang masih menunggu proses yang ada di dalam Partai Golkar,” ujarnya. Mohammad Rakhmat ficomtv.co.id

Pengurus DPC dan DPRT partai Nasdem Tanjungpinang Dilantik

Pengurus DPC dan DPRT Partai NasDem Tanjungpinang Dilantik, Bobby Jayanto Target 6 Kursi di DPRD Kota

Tanjungpinang,- Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem se-Kota Tanjungpinang dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPD Partai NasDem Tanjungpinang Bobby Jayanto di Hotel CK Tanjungpinang Sabtu (20/5) kemarin.

Sebelum dilantik, para pengurus dimintai pernyataan kesediaanya, pertama untuk menjadi pengurus partai, kedua mengembangkan misi partai serta melakukan gerakan perubahan menuju restorasi dan ketiga, mengibarkan panji-panji Partai NasDem ke pelosok Kota Tanjungpinang hingga kelurahan.

Ketua PDW NasDem Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah awal bagi pengurus, untuk membesarkan Partai NasDem. “Langkah kita masih panjang. Kita harus kibarkan bendera Nasdem,” kata Nurdin Basirun.

Beliau juga mengucapkan selamat bertugas bagi pengurus yang baru dilantik. Semoga bisa menjadi gerakan perubahan dan dapat memajukan partai Nasdem.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto mengatakan Partai NasDem menargetkan pada Pemilu Lagislatif 2019 nanti, meraih 6 kurdi di DRPR Kota Tanjungpinang.

“Saya berkeyakinan, Partai NasDem Tanjungpinang mampu meraih kursi terbanyak dan menjadi pemenang Pemilu di Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Bobby, anggota Partai NasDem sudah mencapai 2000 KTA lebih. Sedangkan Target yang diharapkan Panglima Komando Pemenangan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Dato’ Drs. H. Nyat Kadir, anggota Partai NasDem sekitar 12 ribu KTA.

Oleh karena itu, Nyat Kadir berharap kerja keras para kader untuk merapatkan barisan bersama simpatisan dari sekarang. Jaga kekompakan dan soliditas di dalam partai.”NasDem harus jadi partai pemenang di Kepri. Teruma pada Pilkada Walikota 2018 Nanti,” tegasnya.

Dalam pelantikan ini hadir juga Wakil Walikota Tanjungpinang H.Syahrul, Ketua Partai Golkar Kota Tanjungpinang Ade Angga, Ketua Partai Hanura Kota Tanjungpinang, M Rona Andaka, Ketua KPU kota Tanjungpinang, Robby Patria serta tamu undangan dari Partai Lainnya. M.Rakhmat ficomtv.co.id

Pekan Depan DPRD Kepri Bentuk Pansus dan Panlih Wagub

Pekan Depan DPRD Kepri akan Bentuk Pansus dan Panlih Wagub

Tanjungpinang,- Pekan Depan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubenur. Hal tersebut, sesuai dengan hasil rekomendasi DPRD Kepri ke Mendagri tentang kepastian mekanisme pemilihan wagub, beberapa waktu lalu.

“Minggu depan lah. Kami Banmus dulu. Lalu, saya minta masing-masing Fraksi mengutus perwakilannya,” singkat Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, usai Rapat Paripurna Istimewa di Kantor DPRD, Dompak, Senin (8/5/2017) kemarin.

Dikatakan Jumaga, merujuk hasil rekomendasi dan saran Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri agar DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyiapkan perangkat pemilihan seperti tata tertib (tatib) dan panitia pemilihan (panlih).

Sedangkan mengenai persyaratan dan rekomendasi masing-masing Parpol Pengusung ‎terhadap dua nama Calon Wakil Gubernur yang diajukan Gubernur, Jumaga mengatakan, pihaknya akan mengacu pada aturan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan diputuskan di tingkat Pansus Pemilihan Wakil Gubernur Kepri.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengungkapkan, akan menunggu arahan dari DPRD Kepri sesuai dengan petunjuk yang diberikan Mendagri. Diakuinya, langkah DPRD melakukan konsultasi ke Mendagri sangat bagus, hingga menghasilkan petunjuk yang pasti dalam prosedur Pemilihan Wagub.

“Saya nunggu saja apa yang diarahkan. Kan ada aturan ketentuan dan perintah. Perintah Undang – undang jelas,” ucap Nurdin.

Disinggung kedua nama Cawagub, Isdianto – Agus Wibowo yang belum melengkapi dokumen persyatan, Nurdin enggan berkomentar.

“Ini terus terang aja, biar Pansus yang akan menentukan,” tukasnya. Ogen Ficomtv.co.id

Mayoritas Fraksi DPRD Kritisi LKPJ Gubernur

Mayoritas Fraksi DPRD Kritisi LKPJ Gubernur

Tanjungpinang,- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2016, mendapat sorotan tajam mayoritas fraksi di DPRD. Meski diterima, Fraksi-fraksi pada umumnya tidak puas terhadap kinerja Gubernur.

Fraksi PDIP misalnya. Fraksi mayoritas ini menilai Gubernur tidak menyampaikan secara rinci pengelolaan keuangan daerah. “Pencapaian target yang tidak sesuai dengan target. Pendapatan daerah, yang tingkat capaiannya rata-rata kurang dari 90 persen menjadi masalah serius yang harus kita soroti. Mengapa tidak terealisasi maksimal,” kata ketua fraksi PDIP, Tawarich di ruang rapat DPRD, Selasa (2/5).

Kritikan juga datang dari fraksi Golkar. Fraksi beringin menilai LKPj Gubernur Nurdin, belum sepenuhnya memberikan harapan baru dalam penataan kehidupan yang lebih baik lagi. Hal ini terpotret dari capaian kinerja utama yang melorot tajam.

Misalnya saja soal pengangguran. Berdasarkan. Data BPS, tingkat pengangguran terbuka melonjak tajam di tahun 2016. “Jika ditahun 2015 pengangguran hanya 6,20 persen, maka di tahun 2016 pengangguran naik menjadi 9,03 persen,” kata Ketua Fraksi Golkar Dewi Kumalasari.

Akibatnya, angka pertumbuhan ekonomi melorot. Gubernur, sambungnya, jangan hanya berpangku tangan. Gubernur, seharusnya melakukan terobosan luar biasa lewat kebijakan-kebijakan strategis di instansi internal dan eksternal juga lintas sektoral.

Catatan juga disampaikan Fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat menilai seharusnya LKPj mencantumkam dasar hukum terkait APBD dan penjabarannya sebagai dasar hukumnya. “Dalam rapat pembahasan Pansus dengan sekda, diakui terjadi kekurangcermatan dalam pencantuman dasar hukum LKPj. Terungkap juga bahwa penyusunan LKPj tidak melibatkan biro hukum sebagai fungsi seharusnya,” kata ketua Fraksi Demokrat Hotman Hutapea.

Realisasi hasil retribusi daerah dan realisasi dana alokasi khusus yang tidak mencapai target juga menjadi bahan pertanyaan fraksi Hanura Plus. Fraksi yang terdiri dari partai Hanura dan Nasdem ini meminta penjelasan kongkrit tentang realisasi pendapatan lainnya yang hanya 28,39 persen. “Realisasi belanja langsung yaitu 85,52 persen dan realisasi belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten da Kota hanya 38,71 persen dari pagu anggaran,” sebut ketua Fraksi Hanura yang ditandatangani sekretarisnya, Rudi Chua.
Keberhasilan pencapaian kinerja Pemprov Kepri juga jadi sorotan Fraksi Hanura Plus. Menurut Hanura, capaian kinerja Pemprov Kepri hanya 83,13 persen dan harus ditingkatkan kedepannya. Ogen Ficomtv.co.id