• +62 771 23686
  • info@ficomtv.co.id

Category ArchiveBerita Politik

Taba Iskandar & Irwansyah Dipercayai Sebagai Ketua Pansus

Taba Iskandar & Irwansyah Dipercayai Sebagai Ketua Pansus Perda Bantuan Hukum dan Kelistrikan

Tanjungpinang,- Taba Iskandar dan Irwansyah dipercaya menjadi ketua Pansus Bantuan hukum dan Pansus ketenagalistrikan. Keduanya, bersama anggota pansus diharapkan dapat segera bekerja melahirkan dua perda yang dinilai cukup penting.

Pansus bantuan hukum misalnya. Taba Iskandar sebagai ketua pansus dituntut untuk dapat menjelaskan siapa-siapa saja masyarakat yang berhak mendapat bantuan hukum. Demikian juga dengan Irwansyah sebagai ketua Pansus ketenagalistrikan.

Ia dan anggota pansus lainnya harus dapat menjamin listrik di Kepri ini tercukupi. Tak hanya itu, penetapam harga dan rencana kelistrikan harus dibahas secara detail.

Dua hal inilah yang kerap jadi sorotan masyarakat selama ini.

Pemerintah Kepri sebelumnya juga berpendapat sama. Mewakil Gubernur, Sekda Kepri Arif Fadillah mengatakan bahwa bantuan hukum ini nanti diberikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. “Tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Setiap yang membutuhkan akan kita berikan pendampingan,” kata Arif.

Pun demikian dengan kelistrikan. Ia berjanji, pemerintah akan memperhatikan seluruh catatan yang diberikan fraksi-fraksi agar dijalankan pemerintah. “Termasuk tarif dan kepastian keberlangsungan listrik beserta ijin usaha akan kami perhatikan,” janji Arif menjawab pandangan fraksi.

Kedua pansus ini diharapkan dapat selesai dalam tigapuluh hari kedepan. Sehingga, bulan Mei mendatang, dua ranperda ini sudah dapat disahkan. Ogen Ficomtv

Polemik Pemilihan Wagub Kepri

Polemik Pemilihan Wagub Kepri, Pimpinan DPRD Konsultasi ke Mendagri

Tanjungpinang,- Polemik mekanisme pemilihan Wakil Gubernur Kepri terus bergulir. Tidak ingin dituduh memperlambat dan disalahkan, ketua DPRD Jumaga Nadeak melempar mekanisme pemilihan ini kepada para pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi.

Anggota fraksi Demokrat Hotman Hutapea lantas mengusulkan agar DPRD berkonsultasi kepihak Kemendagri. “Jadi dua pilihan. Pimpinan yang berkonsultasi ke Kemendagri, atau Pimpinan membentuk pansus untuk berkonsultasi ke Kemendagri,” kata Hotman diruang rapat ketua DPRD Kepri, Kamis (27/4).

Perkembangan selanjutnya, seluruh fraksi justru mengembalikan mekanisme pemilihan ini kepada pimpinan. “Kami meminta agar mekanisme ini dikonsultasikan di tataran pimpinan saja,” kata Ketua fraksi PKS, Abdulrahman, LC.

Demikian juga fraksi PDIP. Anggota fraksi Sahat Sianturi mengatakan bahwa kekosongan posisi Wakil Gubernur ini mengganggu jalannya pemerintahan. Maka dari itu, fraksi PDIP mendorong agar pimpinan DPRD segera membahas mekanisme ini dengan Kemendagri.

“Ada dua pendapat disini. Untuk mendudukkannya, pimpinan bisa segera mengkonsultasikan ke Kemendagri,” pinta Sahat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood mempertanyakan apakah berkas yang diserahkan ke Gubernur, adalah berkas yang sama yang diterima DPRD Kepri. “Kebetulan, Saya yang mengantarkan berkasnya ke Gubernur. Apakah berkas yang ketua terima sama dengan yang saya antar,” kata Husnizar.

Mengenai hal ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak mengatakan bahwa berkas yang diterimanya masih kurang. “Surat dukungan partai dan pengunduran diri yang belum ada,” kata Jumaga.

Atas dasar itulah, Ia berjanji untuk membuka seluruh proses dan tahapan pemilihan ini agar dapat dikawal bersama-sama. Ogeb Ficomtv.co.id

Mari Lanjutkan Cita-cita HM Sani

Mari Lanjutkan Cita-cita HM Sani

* Mengenang Satu Tahun Wafatnya Almarhum

Tanjungpinang,- Masyarakat Kepulauan Riau mengenang satu tahun wafatnya H. Muhammad Sani, Senin (10/4) bertempat di kediaman almarhum di Jl. Cempedak, Soekarno Hatta, Tanjungpinang.

Sekdaprov Kepri H. TS Arif Fadillah dalam sambutannya, mengatakan, banyaknya masyarakat yang datang adalah bentuk dari cinta masyarakat kepada pemimpinnya.

Menurut Arif, H. Muhammad Sani Bin H. Subakir adalah sosok pemimpin yang tidak memilih kasih dalam mensejahterakan rakyatnya. Arif juga mengajak untuk bersama-sama menjalankan garis-garis kebijakan yang telah dibuat almarhum.

“Semoga apa yang pernah dicita-citakan almarhum untuk Kepulauan Riau ini bisa kita lanjutkan secara bersama-sama,” kata Arif.

Sementara itu Herry Andrianto, SE, MM, anak tertua almarhum yang saat ini menjabat Kepala Biro Ekonomi Kepri berterimakasih kepada para tokoh agama, alim ulama, masyarakat dan perwakilan pemerintah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dengan harapan semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan Allah SWT.

“Kami atas nama keluarga almarhum Muhammad Sani tidak bisa membalasnya, namun kami hanya bisa berdoa semoga amalan yg dilakukan para hadirin juga diterima Allah SWT. Semoga bagi Bang Nurdin yang diberi tongkat estafet pemerintahan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan Kepri,” tutup Hery.

Tampak hadir juga pada kesempatan itu Ibu Hj Noorlizah Nurdin Basirun, mantan wakil Gubernur Kepri H Suryo Respationo, Walikota Tanjungpinbang Lis Darmansyah serta Wakil Walikota Tanjungpinang H Syahrul dan masyarakat yang menyemut di kediaman almarhum. Ogen Ficomtv.co.id

Pemprov diminta Manfaatkan Program Magang di Jepang

Tekan Angka Pengangguran, Pemprov diminta Manfaatkan Program Magang di Jepang

Tanjungpinang,- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ing Iskandarsyah meminta Pemerintah Provinsi Kepri memanfaatkan Program Magang bekerja di Jepang selama 3 tahun, sebagaimana yang digalakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia kepada tiap-tiap daerah.

Program tahunan tersebut, diharapkan menjadi salah satu solusi dalam hal menekan angka pengangguran di wilayah Kepulauan Riau.

“Setiap tahun kita dapat kuota sekitar 200 orang, sayang kalau ini tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, ujarnya beberapa waktu lalu.”

Lebih lanjut pria kelahiran Pulau Moro ini mengungkapkan, selama magang di Jepang mereka akan mendapatkan gaji plus uang lembur berkisar 20-30 juta rupiah, termasuk fasilitas tempat tinggal gratis.

“Penghasilan yang terbilang lebih itu bisa dikirim buat mak dan bapak di kampung dan secara otomatis dapat menopang ekonomi masyarakat kepri, bebernya.”

Politi PKS ini turut menyampaikan, umumnya Program Magang bekerja di Jepang ini diperuntukan kepada mahasiswa dan siswa SMK tamatan teknik, yang dalam hal ini akan bekerja di berbagai perusahaan teknik Negeri Sakura tersebut. Ogen Ficomtv.co.id

Pejabat & Kepala Daerah Jangan Unjuk Gagah, Kalau Masyarakat Masih Miskin

GUBPejabat & Kepala Daerah Jangan Unjuk Gagah, Kalau Masyarakat Masih Miskin

Tanjungpinang,- Gubernur Nurdin Basirun meminta kepada seluruh pejabat dan kepala daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, agar tidak unjuk kegagahan diri dengan jabatan yang diemban saat ini.

“Cukupkan dulu kebutuhan hidup masyarakat kepri mulai dari makan, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang layak. Baru kita boleh gagah-gagahan, kata Nurdin saat membuka acara musyawarah perencanaan pembangunan provinsi kepri tahun 2017, di hotel CK Tanjungpinang. Selasa malam.

Dalam kesempatan Musrenbang kali ini, Nurdin turut meminta semua unsur Bupati/Walikota se Kabupaten/Kota di wilayah Kepulauan Riau, supaya bersinergi dengan Pemprov Kepri dalam hal membuat program-program kerja sekaligus menggali seluruh potensi dari masing-masing daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan terpenting pengentasan kemiskinan.

“Saya minta tiap-tiap kepala daerah bekerja keras untuk mewujudkan masyarakat kepri yang sejahtera. Percayalah, amanah yang diberikan jika tidak dibarengi dengan berbuat baik sesuatu terhadap rakyat, pasti menimbulkan penyesalan seumur hidup, ungkapnya.”

Mantan Bupati Kabupaten Karimun dua periode ini menjelaskan, ada beberapa idikator prioritas pada Musrenbang tahun ini. Antaralain, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor maritim, wisata bahari, perikanan dan kelautan, pertanian, kebudayaan termasuk kuliner khas melayu kepulauan riau. Ogen Ficomtv

DPRD Target Perda Kelistrikan dan Bantuan Hukum Selesai

0fd0ce37-99bd-443e-8111-3870dd24744e (1)DPRD Target Perda Kelistrikan dan Bantuan Hukum Selesai

Tanjungpinang,- DPRD Kepri kembali membuka masa sidang kedua tahun 2017 di Gedung DPRD Kepri, Senin (3/4). Pembukaan masa sidang dilakukan setelah DPRD menggelar reses sejak 25 Maret hingga 1April yang lalu.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD untuk segera menyelesaikan laporan resesnya. Karena, DPRD sudah langsung dihadapkan setumpuk PR yang harus segera dikerjakan.

“Kita akan segera menggelar Musrenbang di awal April ini dan menyelesaikan tugas tertinggal dari masa sidang pertama yaitu LKPJ dan ranperda pajak daerah,” kata Jumaga.

Dimasa sidang kedua ini, sambungnya, ada setidaknya beberapa agenda yang segera dibahas. Beberapa yang dianggap penting dan memerlukan perhatian antara lain, ranperda ketenagalistrikan dan bantuan hukum.

Perda ini, akan bersama-sama dikerjakan dengan perda rutin lainnya seperti APBD-P, pertanggungjawaban APBD 2016. Khusus untuk APBD-P, Jumaga berharap dapat dimulai di masa sidang kedua ini. “Idealnya, pembahasan APBDP dilakukan pertengahan tahun sesuai amanat perundangan,” pintanya.

Pembukaan masa sidang ini sendiri berlangsung singkat. Sesudahnya, Badan Musyawarah segera menggelar rapat untuk menyusun agenda berikutnya. Ogen Ficomtv

Potensi Laut Kepri, Bisa Mendongkrak PAD 6 Triliun

Potensi Laut Kepri, Bisa Mendongkrak PAD 6 Triliun

Tanjungpinang,- Di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di sertai jumlah pengangguran yang semakin meningkat di daerah kepulauan riau.

Pemerintah provinsi kepri saat ini dituntut lebih kreatif dalam hal memanfaatkan potensi yang ada, guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) plus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Salah satunya ialah melalui peningkatan sektor laut (maritim).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Komisi II DPRD kepri Ing Iskandarsyah, saat ditemui di Dompak belum lama ini.

“Kita ambil contoh, jika pemerintah daerah bisa memaksimalkan pemanfaatan pengelolaan 0-12 mil wilayah laut kepri saja, PAD yang dihasilkan itu mampu menembus angka 6 triliun rupiah, kata Iskandar.”

Politis PKS ini menjabarkan beberapa contoh dari turunan potensi 0-12 mil laut kepri yang bisa digenjot oleh pemprov kepri. Antaralain labuh jangkar, parkir kapal, reparasi kapal, suplai bahan makanan dan minuman, serta kebutuhan logistik lainnya.

Disebut Iskandar. Komisi II bersama Pemprov Kepri telah berkonsultasi ke Kemendagri, menyangkut hak dan kewenangan pengelolaan 0-12 mil kawasan laut di kepulauan riau, terlebih mengenai sektor labuh jangkar yang hingga saat ini masih dikelola oleh BP batam, sementara pemprov kepri dalam hal ini, tidak menerima pemasukan sepeser pun atas hal tersebut.

“Padahal dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu sudah jelas, potensi kawasan laut 0-12 mil dari garis pantai merupakan hak Pemerintah provinsi, bukan kewenangan BP batam, papar pria kelahiran Pulau Moro ini.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Jumaga Nadeak. Legislator PDI P ini mengaku, pihaknya akan terus menggesa pemerintah pusat untuk membuat regulasi terkait pengelolaan potensi 0-12 mil laut kepri tersebut.

“Jika ini bisa dimaksimalkan, ke depan tentu ekonomi masyarakat di kepulauan riau menjadi lebih maju dan sejahtera, ungkap Jumaga.” Ogen Ficomtv

Gubernur Desak OPD Segera Lelang Proyek

fa65b5c3-f2cb-49fb-bb55-72c15a8b2525Gubernur Desak OPD Segera Lelang Proyek, Mendongkrak Perekonomian Masyarakat.

Tanjungpinang,- Gubernur Kepri Nurdin Basirun terus menggesa masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta melelang kegiatan proyek yang didanai oleh APBD Kepri tahun 2017 ini.

“Saat ini, baru sekitar 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri yang sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta lelang kegiatan proyek yang didanai oleh APBD, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan RSUD Kepri, kata Nurdin saat ditemui di gedung DPRD Dompak. Rabu (22/17).

Lebih lanjut Nurdin menambahkan, dirinya berharap OPD lainnya segera menyusul, mengingat ini sudah memasuki akhir triwulan pertama di tahun 2017.

“Memang secara teknis proses pelelangan kegiatan proyek oleh tiap-tiap OPD ini bukan perkara mudah, kendati demikian bukan berarti saya menyuruh mereka berleha-leha dalam bekerja, terang Nurdin.”

Ketua DPW Nasdem Kepri ini juga mengingatkan kepada seluruh kepala OPD, agar dana APBD yang dibelanjakan nantinya terserap secara maksimal, terutama menyentuh di segala aspek kehidupan masyarakat khususnya provinsi kepulauan riau.

“Tentu uang yang sudah dicari oleh pemerintah ini kita habiskan sesuai peruntukan dan kebutuhan, terlebih mendongkrak ekonomi masyarakat, tegas Nurdin.” Ogen Ficomtv

DPRD Rancang Perda Baru

0fd0ce37-99bd-443e-8111-3870dd24744e (1)Kejar Sektor Pajak Baru, DPRD Rancang Perda Baru

Tanjungpinang,- Pemerintah Provinsi Kepri membidik sektor penerimaan pajak baru. Atas dasar itulah, bersama DPRD Kepri, Pempov menyampaikan ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah dan Perubahan Perda no.8 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Dalam pembukaan, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa pemprov telah menyampaikan naskah akademis dan penjelasan dua buah tersebut. Dalam rapat Banmus, akhirnya disepakati bahwa Ranperda yang telah dikaji dan diharmonisasikan dilanjutkan dalam tahap selanjutnya.

“Berdasarkan pertimbangan kami, mengingat tidak terlalu kompleks, maka akan dibahas dalam satu pansus saja. Supaya tidak memakan waktu lama,” kata Jumaga saat membuka sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Rabu (22/3). Ia menambahkan, bahwa berdasarkan pasal 28 dan 29 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, disebutkan bahwa Provinsi yang berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya laut.

Salah satu peluang yang dimungkinkan untuk masuknya sumber penerimaan pajak baru itu yaitu, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi.

“Pengaturan administratif, pangaturan tata ruang. Itulah pintu masuk kita salah satunya mencari potensi labuh jangkar dan lain sebagainya,” jelas Jumaga.

Berdasarkan aturan, batas kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai laut. Jika kewenangan ini dimanfaatkan maksimal, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. “Dengan alasan inilah, kami DPRD sepakat dengan pemprov Kepri untuk segera menyampaikan perda baru agar ada dasar hukumnya kita menarik semaksimal mungkin pemasukan daerah,” kata Jumaga.

Ditempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengapresiasi langkah tersebut. Ia berharap, dengan adanya perda ini, pemasukan daerah Kepri dapat meningkat. “Kalau pendapatan meningkat, bisa untuk pembangunan juga,” tutupnya. Ogen Ficomtv

2017 Dana Desa di Kepri 228 Miliar

46b2427e-4712-4180-b022-50ab74342c142017 Dana Desa di Kepri 228 m, Pembangunan & Pemberdayaan Ekonomi Jadi Prioritas

Tanjungpinang,- Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Pusat untuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 ini mencapai angka 228 miliar rupiah, atau meningkat sekitar 50 miliar dari tahun 2016 lalu yang berjumlah sebesar 175 miliar rupiah.

Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di perdesaan.

Menurut Kadis BPMD dan Dukcapil Provinsi Kepri Sardison mengatakan anggaran sebesar 228 miliar yang dialokasikan melalui APBN pusat ini, akan dialokasikan ke 275 desa di provinsi kepulauan riau.

“Proses pencairannya dibagi ke dalam dua tahap, tahap pertama akan dicairkan pada bulan maret ini, dan tahap selanjutnya dilakukan di semester kedua tahun 2017 mendatang, kata Sardison.”

Sementara itu kepala kanwil ditjen perbendaharaan provinsi kepri heru mengatakan, proses pencairan dana desa tahap kedua baru bisa dilakukan setelah penyerapan dana desa pada tahap pertama terserap 90%, dan outputnya terlaksana sekitar 50%.

“manfaat dana desa tersebut harus benar-benar berdampak terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat, ujarnya.”

Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, khusus 2017 ini Heru juga mewarning pemerintah kabupaten, agar mendorong perangkat desa dalam hal menyerap secara maksimal alokasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, karena dana tersebut berpotensi ditahan pencairannya jika tidak terserap sesuai peruntukan dan kebutuhan. Ogen – Ficomtv