Penetapan Cawagub Tunggal Tidak Sesuai Ketentuan UU

Penetapan  Cawagub Tunggal Oleh DPRD Kepri Tidak Sesuai Ketentuan UU

Tanjungpinang – Ketua DPD AMTI Provinsi Kepri Baharuddun Rahman menilai DPRD Kepri sebagai lembaga legislatif di daerah telah mempertontonkan sebuah drama inkonstitusi dengan menetapkan satu orang calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dianggap inkonstitusi sebab bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

 

“Pengisian jabatan Wakil Gubernur memang dilakukan melalui mekanisme penetapan dan pemilihan oleh DPRD. Namun, berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukumnya, pada pasal 176 sudah sangat jelas bahwa penetapan calon harus didasarkan pada usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung dengan jumlah calon yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang” jelas Baharuddin.

 

Keputusan DPRD Kepri menetapkan satu orang calon, lanjut Baharuddin tidak memiliki dasar hukum yang jelas bahkan bertentangan dengan ketentuan UU. DPRD sebagai lembaga legislatif harusnya tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, tidak menciptakan aturan baru yang justru bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

 

“Penetapan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh DPRD Kepri karena kita berharap kehadiran wakil gubernur nantinya adalah hasil dari sebuah proses yang benar dan legitimate” katanya.

 

Terkait rencana bahwa jika tidak ada calon lain yang dianggap memenuhi syarat, maka DPRD Kepri tetap akan melakukan proses pemilihan calon Wakil Gubernur dengan mekanisme calon tunggal yang ada akan melawan kotak kosong.

 

“Rencana ngawur itu. DPRD itu termasuk lembaga penyelenggara pemerintahan yang dalam setiap kebijakan maupun keputusannya yang berdampak pada tatanan pemerintahan ya harus punya dasar hukum yang jelas, jangan suka hati dan mana yang dianggap enak aja. Kalau mau mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, ya harus dilihat juga korelasinya,” tegasnya.

 

Kemudian di terangkan Baharuddin, Pasal 54C yang mengatur soal pasangan calon tunggal yang bisa melawan kotak kosong itu khusus Pilkada langsung yaitu pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota. “Nah, kalau dalam hal inikan hanya proses pemilihan wakil gubernur sisa masa jabatan bukan pilkada langsung. Karena memang Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih jelas terkait proses pemilihan wakil gubernur sisa masa jabatan belum ada, tapi DPRD juga tidak punya kewenangan untuk membuat aturan baru dengan menafsirkan sendiri ketentuan dalam UU tersebut”. tambah Baharuddin.

 

Baharuddin mengingatkan DPRD Kepri agar dalam hal ini tidak gegaba didalam setiap mengambil keputusan. Provinsi Kepulauan Riau memang sangat membutuhkan adanya wakil gubernur tetapi tentulah harus sesuai dengan mekanisme dan proses yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Kesalahan ini sudah terjadi dari awal, dan harusnya memang kembali ke awal lagi,” ungkap Baharuddin.

 

Jadi, lanjutnya, seharusnya kembalikan dulu permasalahan ini kepada gabungan partai pengusung bersama gubernur agar bisa menetapkan dua (2) nama secara bersama sama yang disertai dukungan dan rekomendasi dari DPP Partai masing masing. Baru diserahkan kepada DPRD. Jika kondisinya seperti saat ini, maka tetap akan sulit menemukan titik temu sebab jikapun ada calon lain belum tentu akan mengantongi rekomendasi dari DPP semua partai pengusung. Kejadian ini akan terulang ulang kembali dengan permasalahan yang juga akan sama dengan sebelumnya. Rakhmat Ficomtv.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.